JAKARTA – Viral di media sosial, pemilik restoran Almaz Fried Chicken, Okta Wirawan, mengaku diperas oleh anggota Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) demi mendapatkan stempel sertifikasi halal. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat oknum yang mematok biaya berdasarkan jumlah cabang dan karyawan, sehingga total biaya bisa mencapai miliaran rupiah.
Kepala BPJPH, Haikal Hassan, yang mendengar laporan itu, langsung menyatakan siap menindak pegawainya yang memeras pengusaha atas nama sertifikasi halal, terutama kepada usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).
“Sampai saat ini, masih ada oknum dari LPH yang memanfaatkan celah untuk menarik biaya tak masuk akal.”
Baca Juga:
Koalisi Sipil Kecam Pernyataan Hasan Nasbi, Tak Tunjukan Empati Soal Teror Kepala Babi ke Wartawan
Gelar BRILiaN Fest Ramadhan 1446 H, BRI Tawarkan Promo Menarik dan Sembako Murah bagi Masyarakat
Termasuk Kapolda Malut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Angkat 10 Kapolda Baru
“Jika ada data dan bukti yang kuat, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik pungli ini,” kata Haikal, dikutip dari keterangan resmi BPJPH, Selasa (11/2/2025).
Haikal Hassan yang akrab disapa Babe Haikal ini mengaku dirinya menerima laporan langsung dari pelaku usaha yang mengeluhkan tingginya biaya pengurusan sertifikasi halal.
Selain Almaz, salah satu laporan datang dari komunitas pengusaha warteg di Jakarta yang mengaku diminta biaya hingga Rp10 juta untuk memperoleh sertifikat halal.
“Menanggapi laporan ini, kami langsung mengambil langkah konkret dengan memberikan sertifikasi halal kepada 50.000 pengusaha warteg dengan biaya yang sangat terjangkau,” ujar Haikal.
Baca Juga:
Lolos dari Evaluasi ke-4 Program Reformasi, Mesir Akhirnya Dapat Pinjaman $1,2 Miliar dari IMF
Termasuk Sugianto Aguan, Prabowo Subianto Kenalkan Konglomerat kepada Investor Gloɓal Ray Dalio
Bantuan Amerika Serikat Dibekukan, PBB Pangkas Dana untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia
Intinya, Haikal menegaskan bahwa proses sertifikasi halal itu mudah, cepat, dan terjangkau.
Haikal pun mengimbau para pengusaha untuk tidak takut melaporkan kasus yang mereka alami karena pemerintah berkomitmen untuk menegakkan transparansi dan keadilan dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia.
“Jika menemukan pungutan liar seperti ini, jangan ragu untuk melapor ke BPJPH atau Badan Halal Indonesia melalui kanal apapun, termasuk media sosial. Kami akan menindak tegas pelaku pemerasan,” ujarnya. ***
Artikel di atas, sebelumnya telah dipublikasikan portal berita Editor.id.. Terima kasih
Baca Juga:
CSA Index Maret 2025 Turun, Tapi Sinyal Pemulihan Mulai Tampak Seiring Katalis Positif dari Ramadan
Sebelum Dirawat, Paus Fransiskus Sempat Berselisih dengan Kardinal Soal Defisit Keuangan Vatikan
Umat Islam di Berbagai Belahan Dunia Sambut Ramadan dengan Beragam Tradisinya
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Propertipost.com dan Harianekonomi.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 062.live dan Haiindonesia.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Harianbogor.com dan Kalimantanraya.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).
Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).
Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.
Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
