Terkait Soal Penghapusan Utang Petani, Mentan Andi Amran Sulaiman Sebut Diatur Lewat Perpres

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 28 Oktober 2024 - 20:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. (Instagram.com/@kemhanri)

Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. (Instagram.com/@kemhanri)

JAZIRAHNEWS.COM – Ketentuan soal penghapusan utang petani akan diatur melalui Peraturan Presiden, yang akan menjadi kabar baik bagi petani Indonesia.

Saat ini rencana pemutihan atau penghapusan utang/kredit macet petani akan dibahas secara bersama-sama berbagai pihak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan hal itu dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/10/2024).

“Itu nanti kita bahas bersama lagi,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

“Ya doakan,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan pembicaraan dengan lembaga keuangan akan dibahas lagi lebih lanjut.

Presiden akan Lakukan Pemutihan Utang Sebanyak 6 Juta Petani, Neayan, hingga UMKM

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan memikirkan solusi atas utang petani, nelayan serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di perbankan.

“Insyaallah lah kalau memang itu sesuatu yang untuk kepentingan para petani, UMKM, pasti akan kita pikirkan,” ujar Prasetyo.

Dia menyampaikan hal itu usai mengikuti retret kabinet di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024)

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Menurut Pras, hingga saat ini pemerintah belum secara khusus membahas terkait kredit macet petani dan nelayan di perbankan.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan berencana menghapus utang kredit macet.

Sedikitnya enam juta petani, nelayan, hingga UMKM di perbankan, melalui penerbitan Peraturan Presiden soal pemutihan utang.

Pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan dan UMKM kepada pembiayaan perbankan.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Mediaagri.com dan Harianekonomi.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Hellojatim.com dan Sulawesiraya.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

 

Berita Terkait

Pelantikan DPW PROPAMI Surabaya Raya Perkuat Ekosistem Pasar Modal Daerah
Navigating Lower Yield: Strategi Rasional Saat Imbal Hasil Obligasi Menurun
Platform OKX Jadi Pilihan Cerdas untuk Pemula di Bisnis Crypto
Reshuffle Kabinet 2025: Publik Pesimis, Indef Soroti Ekonomi Tertahan
DPR Siap Kawal Aturan LPG 3 Kg Pakai NIK, Puan Ingatkan Sosialisasi Maksimal
Pemerintah Siapkan Skema Baru Subsidi LPG 3 Kg: Berbasis NIK dan Data BPS
Era Baru Komunikasi Digital Perusahaan Dengan Galeri Foto Pers
Warga Menjerit PBB-P2 Naik Ribuan Persen, Pakar Bilang Ada Jalan Lebih Baik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 01:34 WIB

Pelantikan DPW PROPAMI Surabaya Raya Perkuat Ekosistem Pasar Modal Daerah

Kamis, 29 Januari 2026 - 17:23 WIB

Navigating Lower Yield: Strategi Rasional Saat Imbal Hasil Obligasi Menurun

Sabtu, 8 November 2025 - 05:53 WIB

Platform OKX Jadi Pilihan Cerdas untuk Pemula di Bisnis Crypto

Jumat, 12 September 2025 - 07:35 WIB

Reshuffle Kabinet 2025: Publik Pesimis, Indef Soroti Ekonomi Tertahan

Kamis, 28 Agustus 2025 - 11:56 WIB

DPR Siap Kawal Aturan LPG 3 Kg Pakai NIK, Puan Ingatkan Sosialisasi Maksimal

Berita Terbaru