Reshuffle Kabinet 2025: Publik Pesimis, Indef Soroti Ekonomi Tertahan

Dari perbincangan publik hingga analisis ekonomi, reshuffle kabinet dianggap tak cukup kuat menjawab stagnasi sektor riil dan kontroversi fiskal.

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 12 September 2025 - 07:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

2. Sri Mulyani mendapat simpati publik usai dicopot dari kursi Menteri Keuangan. (Facebook.com @Sri Mulyani Indrawati)

2. Sri Mulyani mendapat simpati publik usai dicopot dari kursi Menteri Keuangan. (Facebook.com @Sri Mulyani Indrawati)

RESHUFFLE kabinet selalu meninggalkan drama, dari istana hingga linimasa media sosial, dan kali ini justru menghadirkan lebih banyak tanya dibanding jawaban.

Di ruang diskusi publik yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada 11 September 2025, memotret denyut hati publik yang ramai bergemuruh di dunia maya.

Bukan hanya sekedar percakapan membedah nama-nama baru dalam kabinet.

Data yang dipaparkan Wahyu Tri Utomo, peneliti Continuum Data Indonesia, menunjukkan bahwa antara 8–9 September 2025, ada 44.404 percakapan di berbagai platform sosial media terkait reshuffle.

“Yang paling ramai datang dari TikTok, sementara Instagram relatif paling sepi,” katanya.

Namun, yang lebih penting bukan sekadar jumlah percakapan, melainkan nada yang mendominasi. Dari hasil analisis, 64 persen sentimen publik bernuansa negatif.

Skeptisisme publik cukup tebal, reshuffle dianggap tidak akan membawa perubahan berarti karena beberapa nama yang dinilai bermasalah tetap bertahan.

Nama-Nama Menteri yang Jadi Sorotan Perbincangan Publik

Dalam percakapan publik, beberapa kursi menteri menjadi pusat perhatian.

Kementerian Keuangan menempati posisi teratas, terutama karena pergantian Sri Mulyani Indrawati yang sudah lama menjadi figur dominan dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Netizen menghormati Sri Mulyani karena integritas dan pengabdiannya, meski kebijakan pajak sering jadi sumber keluhan,” ujar Wahyu.

Sementara penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, justru memulai langkah dengan blunder, pernyataan kontroversial di hari pelantikan yang berujung permintaan maaf.

Selain itu, kursi Menteri Koperasi dan UKM juga menuai perhatian, terkait pencopotan Budi Arie Setiadi yang dituding terjerat isu judi daring.

Dalam percakapan netizen, keputusan itu dinilai tepat, meski lebih banyak bernuansa negatif terhadap rekam jejaknya.

Nama lain yang tak luput dari sorotan adalah Menteri HAM, Kapolri, Menteri ESDM, hingga Menko Pangan.

Netizen mempertanyakan mengapa posisi-posisi itu tidak tersentuh reshuffle, padahal belakangan terseret kontroversi publik mulai dari isu demonstrasi hingga tata kelola energi.

Reshuffle Kabinet Antara Harapan Baru dan Bagi-Bagi Kursi

Dalam analisis lebih dalam, Wahyu menyebut ada dua sikap besar netizen. Pertama, kelompok skeptis yang mencapai mayoritas, menilai reshuffle sekadar rotasi kursi tanpa substansi perubahan.

Kedua, kelompok optimistis yang masih memberi ruang apresiasi karena berharap pejabat baru bisa lebih baik dari sebelumnya.

Namun ada kekhawatiran lain: reshuffle dianggap sekadar melanjutkan pola bagi-bagi jabatan politik, bukan murni upaya memperkuat kinerja pemerintahan.

“Netizen melihat ada motif politik untuk menyeimbangkan kekuatan internal, bahkan disebut sebagai upaya mengurangi pengaruh geng Solo,” ujar Wahyu.

Kondisi ini menempatkan reshuffle bukan sekadar urusan teknokratis, melainkan juga bagian dari tarik-menarik politik yang lebih besar, dan publik tampaknya menyadarinya dengan tajam.

Reshuffle Tidak Cukup Jika Ekonomi Riil Tetap Mandek

Meski hiruk pikuk publik tertuju pada wajah-wajah baru di kabinet, Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data Indef, mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan soal siapa yang duduk, melainkan bagaimana kebijakan bisa menggerakkan ekonomi riil.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai bila kebijakan fiskal dan moneter berjalan seimbang.

Rencana pemerintah memindahkan rekening kas negara dari Bank Indonesia ke bank umum, misalnya, disebut bukan solusi utama.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Itu hanya akan menambah likuiditas, padahal persoalan kita bukan kekurangan likuiditas, tapi sektor riil yang tidak bergerak,” kata Eko.

Bank umum pun masih ragu menyalurkan kredit produktif, sehingga dana besar mengendap tanpa berputar di lapangan usaha.

Sementara itu, APBN harus diarahkan untuk hal produktif, bukan sekadar pengeluaran seremonial.

“Efisiensi belanja negara sangat penting, jangan sampai pemangkasan justru dilakukan di transfer dana ke daerah yang punya peran vital dalam mendorong ekonomi lokal,” ujarnya.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Eko menambahkan, solusi nyata harus berupa deregulasi yang berpihak pada dunia usaha, penurunan biaya kredit, dan pemberantasan praktik premanisme ekonomi yang membebani pelaku bisnis.

Tanpa itu, reshuffle hanya akan jadi wajah baru dengan masalah lama.

Publik Mengawasi dan Harapan Tetap Menyala Meski Kecil

Reshuffle kabinet adalah panggung politik yang tak pernah sepi penonton. Namun, kali ini publik hadir bukan sekadar untuk bersorak, melainkan untuk menuntut jawaban.

Di satu sisi, publik menyimpan pesimisme bahwa wajah baru kabinet hanyalah ganti kulit, bukan ganti arah.

Di sisi lain, ada harapan, meski kecil, bahwa momentum reshuffle bisa membuka jalan baru bagi reformasi birokrasi dan pemulihan ekonomi yang lebih nyata.

Seperti riuh rendah linimasa media sosial, suara publik adalah cermin yang tak bisa diabaikan, sekalipun sering terdengar bising dan penuh nada sinis.

Dari sanalah legitimasi reshuffle diuji: bukan di ruang seremonial istana, tapi di ruang-ruang percakapan rakyat yang terus mengawasi.****

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infobumn.com dan Bisnisnews.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Adilmakmur.co.id dan Hallokampus.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Nusraraya.com dan Jakartaoke.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center

Berita Terkait

Pelantikan DPW PROPAMI Surabaya Raya Perkuat Ekosistem Pasar Modal Daerah
Navigating Lower Yield: Strategi Rasional Saat Imbal Hasil Obligasi Menurun
Platform OKX Jadi Pilihan Cerdas untuk Pemula di Bisnis Crypto
DPR Siap Kawal Aturan LPG 3 Kg Pakai NIK, Puan Ingatkan Sosialisasi Maksimal
Pemerintah Siapkan Skema Baru Subsidi LPG 3 Kg: Berbasis NIK dan Data BPS
Era Baru Komunikasi Digital Perusahaan Dengan Galeri Foto Pers
Warga Menjerit PBB-P2 Naik Ribuan Persen, Pakar Bilang Ada Jalan Lebih Baik
Indonesia-Peru Teken CEPA, Buka Akses Ekspor dan Investasi Strategis
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 01:34 WIB

Pelantikan DPW PROPAMI Surabaya Raya Perkuat Ekosistem Pasar Modal Daerah

Kamis, 29 Januari 2026 - 17:23 WIB

Navigating Lower Yield: Strategi Rasional Saat Imbal Hasil Obligasi Menurun

Sabtu, 8 November 2025 - 05:53 WIB

Platform OKX Jadi Pilihan Cerdas untuk Pemula di Bisnis Crypto

Jumat, 12 September 2025 - 07:35 WIB

Reshuffle Kabinet 2025: Publik Pesimis, Indef Soroti Ekonomi Tertahan

Kamis, 28 Agustus 2025 - 11:56 WIB

DPR Siap Kawal Aturan LPG 3 Kg Pakai NIK, Puan Ingatkan Sosialisasi Maksimal

Berita Terbaru